KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia Nyalah, makalah yang berjudul “Demokrasi Orde Baru” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tanpa adanya halangan yang berarti..
Dalam penyelesaiannya, setidaknya kami diharapkan mampu memahami materi mengenai Demokrasi di masa orde baru. Walaupun dalam penyelesaiannya banyak mengalami kesulitan terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.
Makalah ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, dengan masih banyaknya kekurangan dalam makalah ini, kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca, dan harapan kami kedepan supaya makalah ini dan berikutnya dapat lebih baik dan lebih berguna lagi bagi kita semua.
Banjarsari, November 2016
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari belasan ribu
pulau, negara yang kaya akan sumber daya dan budaya,negara dengan penduduk
terpadat ke-3 di dunia, negara yang makmur, aman dan tentram,negara yang
merupakan tanah air kita yang selalu kita cintai dan banggakan dimanapun kita
berada,karena kita adalah putra putri Indonesia.
Bangsa
Indonesia dengan segala keanekaragamanya merupakan suatu ciri khas yang tidak
dimiliki oleh negara lain.Kita memiliki idologi dan dasar hukum yang sama, tujuan
yang sama dan jiwa yang sama, semuanya terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945.Semua yang kita yakini dan kita laksanakan semata mata agar sesuai
dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
Dalam
dasar negara juga tercantun kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, yang kita amalkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara sebagai dewan perwakilan,perwakilan inilah yang merupakan
jembatan penghubung antara penguasa dan asal dari kekuasaan itu sendiri yaitu
rakyat. Dalam pemerintahan Indoesia rakyat adalah aspek terpenting dalam
kekusaan karena sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku saat ini merupakan
Demokrasi.
Dengan
dibuatnya makalah ini dapat menuangkan pengetahuan tentang apa itu demokrasi
dan bagaimana pelaksaanaan demokrasi di Indonesia dengan mengkaji tentang demokrasi
orde baru..
B.
Rumusan
Masalah
Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Apa
pengertian dari Demokrasi?
2. Apa
saja prisnsip dari demokrasi?
3. Apa
saja model demokrasi yang diterapkan sesuai dengan keadaan Negara?
4. Apa
itu Orde Baru?
5. Apa
yang dimaksud dengan Demokrasi Orde Baru?
C.
Tujuan
Penulisan
Seperti
halnya rumusan masalah di atas, pada intinya makalah ini bertujuan untuk
membahas dan mempelajari materi mengenai demokrasi pada masa orde baru, dari
mulai pengertian demokrasi, prinsip demokrasi, model demokrasi orde baru, serta
yang dimaksud dengan demokrasi Orde Baru.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Demokrasi
Istilah
demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat atau
“kratos” berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau
suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat
diikut sertakan dalam pemerintahan negara.
Demokrasi
adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi
yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila.
Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi,
terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang
ini, yaitu:
a. Pemilihan
umum lebih demokratis
b. Partai
politik lebih mandiri
c. Pengaturan
hak asasi manusia
d. Lembaga
demokrasi lebih berfungsi
e. Konsep
Trias politika masing-masing bersifat otonom penuh
B.
Prinsip
Demokrasi
1. Kedaulatan
Rakyat: kedalautan berada ditangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk
rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah: setiap tindakan
yang dilakukan untuk pemerintahan suatu negara harus disetujui oleh pemerintah.
2. Kekuasaan
mayoritas: kekuasaan ini bukan kekuasaan mayoritas dalam hal negative, tapi
kekuasaann mayoritas diamnil dari pendapat mayoritas.
3. Hak-hak
minoritas: dalam demokrasi hak-hak minoritas diabaikan, karena setiap anggota
negara memiliki hak yang sama khususnya dalam mengeluarkan pendapat agar hak
mereka juga didengar oleh pemerintah.
4. Jaminan
HAM: manusia memiliki HAM, didalam HAM terdapat jaminan bagi individu untuk
mendapatkan haknya seperti menyampaikan pendapat.
5. Pemilihan
yang bebas dan jujur: PEMILU yang diharapkan menjadi salah satu ajang bagi
masyarakat untuk memberikan suara di negaranya sendiri yang bersifat jujur dan
bebas tanpa ada campur tangan maupun desakan dari suatu kelompok
6. Persamaan
didepan hukum: ini termasuk dalam HAM dan Rule of Law, setiap individu memiliki
hak dan kewajiban yang sama didepan hukum. Tidak melihat siapa dia dan dari
mana individu tersebut berasal.
7. Proses
hukum yang wajar: tidak ada yang ditutupi dan sesuai dengna prosedur yang
berlaku.
C.
Model
Demokrasi yang diterapkan Sesuai dengan Keadaan Negara
1. Demokrasi
liberal: demokrasi yang melindungi hak-hak individu dri kekuasaan pemerintah
2. Demokrasi
pemimpin: demorasi yang dipercayakan kepada rakyat seperti di Indonesia.
3. Demokrasi
sosial: demokrasi yang peduli terhadap keadilan sosial.
4. Demokrasi
partisipasi: demokrasi yang menyebabkan tombal balik antara yang mengusasi dan
yang dikuasai.
5. Demokrasi
konstitusional: demokrasi yang menegakkan ketentuan demokrasi.
Setiap
hal memberikan dampak positif dan negatif begitu juga dengan demokrasi. Karena
demokarasi merupakan hal yang menyangkut kehidupan banyak orang pasti sangat
berpengaruh. Dari sisi positif, demokrasi dapat berkembang baik dalam berbagai
kehidupan masyarakat serta membuat perubahan yang sangat cepat bagi suatu
negara seperti unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada masa reformasi untuk
menurunkan jabatannya sebagai Presiden sehingga berbagai perubahanpun terjadi,
mulai dari pemerintahan hingga kehidupan individu. Dalam sisi negative,
demokrasi dapat merebut hak orang lain karena demokrasi kadang hanya menjadi
tebeng aling-aling untuk mendapat hal yang diinginkan, merampas harta orang
lain, dan merusak lingkungan seperti pendirian pabrik yang tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku.Dari itu semua Bapak Adib menambahkan demokrasi
berdasarkan konsensus nasional yang terdiri dari sistem harus dikontrol oleh
orang-orang yang baik dan demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakat sudah
sejahtera. Kesejahteraan masyarakat menjadi standart demokrasi. Kesejahteraan
yang dimaksud adalah pendidikan yang tinggi (standart), perut tidak kosong, dan
hati nurani (Jujur, Cerdas, Tangguh, Peduli).Tambahan yang dikemukakan Bapak
Adib menjadi sebuah penutup yang memberikan titik terang yang lebih terang
mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Indonesia sudah memiliki alat dan
sistem, namun semua itu tergantung pada si pelaku atau pemegang alat tersebut.
D.
Orde
Baru
Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan
praktik korupsi yang merajalela.
Meski
telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi
yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui
kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di
Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok
politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi
Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara
angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat
mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September
terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari
Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.
E.
Demokrasi
Orde Baru
Pemerintahan
Orde Lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang
dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai pengganti masa Orde
Lama, maka muncul pemerintahan Orde Baru dengan dukungan kekuatan TNI-AD
sebagai kekuatan utama.
Pelaksanaan
demokrasi masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum
dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk
memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD
tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MPR yang bertugas
menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.(Kacung maridjan,2010:64)
Dari
hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah mengalami
pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti.Pucuk kekuasaan
tidak pernah digantikan orang lain,Soeharto menjabat 32 tahun karena pada massa
itu belum dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang periode jabatan.
Namun
terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun secara fisik dengan bantuan dari
negara asing yang memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman yang
menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka pemerintahan
menjadi goyah.Kita melepaskan PT.Freeport dengan sisitem pembagian saham,dan
lebih parahnya lagi mayoritas atau hampir bisa dikatakan seluruh keuntungan
PT.Frepoort mengalir ke devisa Amerika sebagai negara kreditur kita. Selain
itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara pada rezim orde baru
kurang kosekuen dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 21 Mei 1998
presiden resmi mengundurkan diri.
Kekuasaan
Orde Baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan
nilai-nilai demokrasi. Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi,
dan nepotisme
Penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi pada masa orde lama telah menyebabkan instabilitas politik pada
akhirnya menyebabkan penderitaan bagi seluruh rakyat. Kondisi tersebut
menimbulkan semangat untuk melakukan kebaikan dengan melakukan Pancasila dan
UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian lahirlah masa pemerintah orde
baru yang dimulai sejak tahun 1966.
Pemerintah
pada masa orde baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, yang
diikuti dengan pengangkatan Jeneral Soeharto sebagai Presden Republik Indonesia
yang kedua. Rakyat menaruh harapan besar pada pemerintah ini.
Selama
Orde Baru telah dilangsungkan pemilu sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1971,
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Masa Orde Baru menjadi tumpuan harapan rakyat
agar benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis. Seluruh proses
penyelenggara negara harus didasarkan pada Pancasila dan UUD1945.
Masa
Orde Baru berhasil melaksanakan pembangunan, dimulai dengan pelita (pembangunan
lima tahun) yang ditunjukan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat
pendidikan, dan lain-lain. Meskipun indonesia mengalami perkembangan ekonomi
dan stabilitas politik yang cukup stabil pada masa orde baru, akan tetapi dari
ospek politik indonesia mengalami kemunduran.hal tersebut terlihat dari
tersumbatnya aspiransi rakyat dalam jalannya pemerintah. Penyelenggaraan
pemerintahan berpusat pada Presiden dan ruang-ruang publik atau aspiransi
rakyat cenderung terbungkam. Media massa atau parpol tidak dapat menjalankan
fungsi kontrol yang semestinya sebagai negara demokrasi. Pemerintahan pun
cenderung berjalan secara otoriter. Kekuasaan negara berada di tangan Presiden
Soeharto selama 32 tahun.
Lahirnya Orde Baru Akibat adanya
pemberontakan Gerakan 30 September
timbullah reaksi dari berbagai
Parpol,Ormas,Mahasiswa dan kalangan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965 partai
politik seperti IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa
lainnya melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut
pembubaran PKI serta ormas-ormasnya. Pada tanggal 23 Oktober 1965 parpol yang
anti komunis membentuk Front Pancasila dan diikuti oleh pembentukan KAMI (
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ), KAPI ( Ksatuan Aksi Pelajar Indonesia ),
dan lain-lain. Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mencetuskan TRITURA ( Tiga
Tuntutan Rakyat ) “Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya,Bersihkan kabinet dari unsur
PKI,dan turunkan harga-harga”
Kebijakan
Politik Orde Baru, Rezim Orde Baru memiliki kekuasaan penuh mengendalikan
kehidupan politik masa itu. Kebijakan politik yang diterapkan dalam masa Orde
Baru dapat dilihat dari awal lahirnya Orde Baru. Pemberangusan hak-hak
berpolitik bagi eks anggota PKI dan keluarganya, merupakan salah satu kebijakan
yang mengundang kontroversi dari masyarakat. Pemerintah Orde Baru memberikan
kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Menjelang
dilaksanakannya pemilu pada tahun 197, jumlah partai yang menjadi peserta,
tidak sebanyak partai politik di tahun 1955. Dari hasil pemilu tersebut para
wakil-wakil partai menduduki 360 kursi ditambah 100 kursi lagi yang
anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden sehingga anggota DPR berjumlah 460
orang. Dari susunan kursi DPR yang semacam ini maka DPR selalu mendukung
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk pemiliu-pemilu selanjutnya tahun
1977,1982,1987,1992, hingga 1997 pemerintah menyederhanakan jumlah partai
politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun
1975 . Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari partai-partai islam
seperti NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia
adalah fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, hanya
Golkar yang tidak mempunyai fusi partai manapun.
Menguatnya
Peran Negara dan Dampaknya, Pemegang pemerintahan di Orde Baru adalah kalangan
militer. Kekuasaan sentralistik yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru
menunjukkan berbagai akibatnya di akhir pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan
militer hampir di seluruh bidang pembangunan. Pada akhir tahu 90-an dengan
runtuhnya rezim Orde Baru dan seiring dengan era reformasi terbuka kesempatan
bagi rakyat untuk menentanng kekuasaan yang otoriter itu . operasi militer
mengerikan yang selam 10 tahun tertutup rapat dari pengetahuan publikpun
terbongkar. Presiden Soeharto dan rezimnya menyadari bahwa, kemenangan mereka
dapat tercapai antara lain berkat dukungan tokoh-tokoh islam termasuk
ormas-ormasnya simpatisan masyumi. Tetapi ketika muncul tuntutan dari
tokoh-tokoh masyumi yang baru bebas dari tahanan rezim Orde Lama, untuk
merehabilitasi partainya, Soeharto tegas menolak dengan alasan ”yuridis,
ketatanegaraan, dan psikologi “. Bahkan Soeharto dengan nada yang agak marah,
mengaskan, Ia menolak setiap keagamaan dan akan menindak setiap usaha
eksploitasi masalah agama untuk maksud-maksud kegiatan politik yang tidak pada
tempatnya. Dalam kata lain, pemerintahan Orde Baru yang didominasi militer
tidak menyukai kebangkitan politik islam.
Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan
masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen serta bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran
dalam negara Republik Indonesia. Supersemar dan pelaksanaannya ternyata
memperoleh dukungan rakyat dan aparatur negara sehingga merupakan titik tolak
terwujudnya tata kehidupan baru dalam struktur ketatanegaraan yang berdasarkan
kemurnian Pancasila dan UUD 1945.
Namun di saat kepemimpinan orde baru
bertekad melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terjadi
ketidakpuasan masyarakat akibat kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan
tidak memperhatikan kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan penduduknya.
Demokrsai
yang digunakan dalam hukum dasarnya adalah demokrasi pancasila, demokrasi
presidentil, dan demokrasi tidak langsung. Sementara pada realitanya digunakan
demokrasi pancasila saja.
Masa
Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
Berikut ini pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru.
1.
Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi
Pancasila sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.
2.
Ciri umum demokrasi Pancasila, antara
lain sebagai berikut:
a. Mengutamakan
musyawarah untuk mufakat
b. Mengutamakan
kepentingan negara dan masyarakat.
c. Tidak
memaksakan kehendak kepada orang lain
d. Selalu
diliputi semangat kekeluargaan.
e. Adanya
rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
f. Dilakukan
dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g. Hasil
keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
3.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara
lain sebagai berikut:
a. Masih
belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden begitu
dominan baik dalam suprastruktur politik
b. Banyak
terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan
negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.
c. Masa
Reformasi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan
sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang
tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :
·
Penegakkan kedaulatan rakyat dengan
memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan
kemasyarakatan.
·
Pembagian secara tegas wewenang antara
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
·
Penghormatan kepada keberadaan asas,
ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup
berbagai hal, yaitu sebagai berikut :
·
Periode 1945-1949 dengan UUD 1945
seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi
liberal.
·
Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS
berlaku demokrasi liberal.
·
Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950
berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
·
Periode 1959-1965 dengan UUD 1945
seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin
(cebderung otoriter).
·
Periode 1966-1998 dengan UUD 1945
berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
·
Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD
1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju
demokratisasi).
Adapun beberapa penyebab kegagalan masa Orde Baru antara lain sebagai
berikut:
a. Hancurnya
ekonomi nasional dengan ditandai terjadinya krisis ekonomi yang tidak kunjung
teratasi dan berlanjut pada terjadinya krisis multidimensional termasuk juga
terjadinya krisis kepercayaan.
b. Tidak
bersatunya lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru. Para menteri tidk lagi memihak
pada pemerintah, serta militar/TNI tidak lagi bersedia menjadi alat kekuasaan
Orde Baru.
c. Terjadinya
krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik. Rakyat yang sudah trauma sejak
masa sebelumnya (palementer dan terpimpin) menjadi semakin kecewa dan menderita.
d. Desakan
semangat demokratis dari para pendukung demokrasi. Para pendukung demokrasi
terutama para lawan politik Orde Baru banyak yang tampil kembali menuntut
pembubaran pemerintahan.
Berbagai penyimpangan serta krisis yang datang silih berganti
menyebabkan penderitaan rakyat. Kepercayaan terhadap pemerintah
berangsur-angsur mulai kurang, bahkan hal ini memicu rakyat untuk menuntut
segera dibentuknya pemerintah baru dengan harapan mampu mengubah kondisi
rakyat.
Situasi politik kacau menimbulkan tekad dalam diri masyarakatutuk
segeran dilakukan perubahan. Masyarakat mulai berinisisatif untuk melakukan
berbagai aksi demoktrasi guna menyuarakan aspirasi,bahkan tuntunan dan kritikan
kepada pemerintah. Aksi ini banyak lebih dilakukan oleh para mahasiswa. Isi
tuntutan itu sebagaian besar menginginkan kemuduran saat itu, dan diganti
pemerintah baru yang lebih adil, jujur, dan transparan. Hal ini dikarenakan
pemerintah yang saat itu berkuasa dirasakan kurang bisa mengemban amanat
rakyat, tetapi justru banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti
terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lama kelamaan aksi demostrasi pun meluas pada masyarakat umum. Tuntutan
mereka pun kurang lebih sama dengan para mahasiswa, yaitu menuntut dibentuknya
pemerintah baru dan para pejabat yang diduga melakukan penyimpangan harus
secara usut secara dituntas. Setelah berbagai aksi demostrasitidak kunjung
usai, bahkan seolah olah semakin menjamur, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998,
Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya
B.J.Habibie.
Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru.
Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen
terhadap tekad awalnya muncul Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat,
berbangsa, dan bertanah air. Latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar
mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru.
Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya
kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung
tanggal 1 – 11 Maret 1998, ternyata
tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi
ekonomi bangsa justeru memperparah gejolak krisis. Dan gelombang aksi mahasiswa
silih berganti menyuarakan beberapa agenda reformasi.
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan
ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di
tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat
dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Namun, keberhasilan ekonomi maupun
infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental ( character
building ) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun
pelaku ekonomi (pengusaha / konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun
1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa,
aparat dan penguasa)
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Demokrasi adalah pemerintahan Rakyat,
maksudnya pemerintahan memberi kekuasaan dan wewenang kepada rakyat, semua
keputusan berdasarkan suara rakyat. Jadi,Demokrasai Indonesia adalah
pemerintahan dari semua rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia dan untuk
rakyat Indonesia dari Sabang sampai Meroke.
Masa Demokrasi orde baru dimulai pada
tahun 1966. Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa
demokrasi orde baru merupakan masa dimana pemerintahan mempunyai tekad
melaksanakan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.
Berdasarkan pengalaman di masa orde lama, pemerintahan orde baru berupaya
menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya.
Orde baru menganggap bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD RI Tahun
1945 adalah sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde baru
merupakan tatatan perikehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas
dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.
Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila
merupakan demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila yang
terdapat pada Pancasila.
Namun, pada praktiknya, cita-cita
luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis tersebut justru
runtuh dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, terutama oleh presiden.
Pada masa orde baru, bangsa Indonesia seakan-akan malah terjatuh menjadi negara
yang totaliter.
Masa orde baru yang berjalan selama 32
tahun berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh
kaum. mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat
pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998.
B.
Saran
Hendaknya
kita dapat mengambil pelajaran,dan bagaimana bersikap sebagai warganegara yang
baik untuk memajukan bangsa ini. Serta,pemerintahan Indonesia hendaknya
mengambil pelajaran dari masa orde baru,yang penuh dengan KKN,agar tidak
terulang lagi di masa yang akan datang.
Penyusun mengharapkan saran dan kritik
yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan makalah ini di waktu yang akan
datang. Makalah ini tidak luput dari kesalahan, karena harus lebih banyak
diperlukan informasi yang lebih jelas dan akurat. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat untuk menambah pengetahuan para pembaca pada umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
demokrasi-di-masa.html
reformasi_2979.html
di.html
di.html
mingta izin
ReplyDeleteSilahkan gan,,,,
Delete